Arsip Bulan: October 2019

Pelaksanaan Lokakarya Ahli Kontrak Level 1 – tentang Tata Cara Penyusunan Rancangan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pemerintah Kab. Kutai Barat Angkatan II

Sendawar, 20 September 2019 ; Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah selaku Unit Kerja Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah (UKPBJ) melalui Sub-Bagian Perencanaan dan Pembinaan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa ex-officio Unit Fungsi Pembinaan dan Advokasi melaksanakan kegiatan Ahli Kontrak Level 1 angkatan II sebagaimana telah diumumkan melalui Penjaringan Peserta Lokakarya Ahli Kontrak Level 1 – tentang Tata Cara Penyusunan Rancangan Kontrak Pengadaan Barang/Jas

Sengketa Kontrak berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Artikel)

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah terjemahan dari Burgerlijk Wetboek dari pemerintahan zaman Belanda, KUHPer berlaku berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa: “Segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini.”, terlepas dari kondisi kekinian saat ini yang berbeda dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang telah diundangkan dan dinyatakan

Laporan Monitoring Pengadaan Barang / Jasa Periode 01 Oktober 2019 Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2019

Terlampir dokumen pelaksanaan fasilitatif tim UKPBJ dalam rangka pemilihan penyedia melalui Kelompok Kerja UKPBJ (Pokmil UKPBJ) melalui SPSE pada LPSE Kab. Kutai Barat untuk dapat diketahui bagi pihak berkepentingan LAPORAN MONITORING PBJ PER 1 OKT 2019

Pengumuman Pelaksanaan Rapat Koordinasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Lingkungan Pemerintah Kab. Kutai Barat

Sehubungan dengan akan dilaksanakannya kegiatan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kab. Kutai Barat selaku Unit Kerja Pengadaan Barang / Jasa (UKPBJ) Pemerintah Kab. Kutai Barat, yaitu Pelaksanaan Rapat Koordinasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Lingkungan Pemerintah Kab. Kutai Barat yang merupakan kegiatan untuk menyamakan persepsi antar pelaku pengadaan barang/jasa pemerintah terkait Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta selu