Kategori: Regulasi Dan Dokumen

Materi Sosialisasi dan Pelatihan Penggunaan E-Catalogue LKPP dan Launching Manajemen Resiko Pengadaan Barang dan Jasa

  “Materi Sosialisasi dan Pelatihan Penggunaan E-Catalogue LKPP dan Launching Manajemen Resiko Pengadaan Barang dan Jasa”       Manajemen Risiko Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah media yang diharapkan bisa menjadi solusi dalam mengurangi permasalahan-permasalahan dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah. Secara terintegrasi dapat mengantisipasi dan menangani segala bentuk risiko, terstruktur dan komprehensif dapat mengidentifikasi, m

Rilis Buletin Digital Efisiensi Pengadaan Edisi I 2018

EPEN Edisi 1 September 2018

PENGENALAN APLIKASI MANAJEMEN EVALUASI RISIKO (AMER)

APLIKASI MANAJEMEN EVALUASI RISIKO (AMER) Merupakan aplikasi yang memudahkan manajemen risiko pada kegiatan, baik itu kegiatan operasional maupun kegiatan pengadaan barang/jasa yang memberikan manfaat kemudahan menyimpan informasi secara berkesinambungan dalam konteks pelaksanaan Pedoman Manajemen Risiko Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Kabupaten Kutai Barat. Manfaat dari manajemen risiko pengadaan barang/jasa adalah sebagai berikut : Mengurangi hal tak terduga yang kurang

Rilis Buku Standar Operasional Prosedur Lingkup Teknis Operasional

Buku elektronik Standar Operasional Prosedur (SOP) Lingkup Teknis Operasional Pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa ini diterbitkan selain untuk menjadi panduan bagi unsur Unit Kerja Pengadaan Barang / Jasa Kab. Kutai Barat, juga menjadi acuan bagi publik untuk mengetahui tata laksana dan pelayanan publik yang diselenggarakan Bagian Pengadaan Barang / Jasa.   Silahkan mengunduh dokumen tersebut melalui tautan berikut ini Tautan Dokumen

Internalisasi Manajemen Risiko Pengadaan Barang/Jasa : Bagian 1 – Manfaat

Manfaat Manajemen Risiko Pengadaan Barang / Jasa Secara alami dengan menggunakan panca indera yang dimiliki manusia sudah melakukan manajemen risiko, namun pada konteks dan cakupan lebih luas diluar dari diri manusia selaku individu, yaitu dalam bentuk organisasi dipandang perlu keberadaan pedoman manajemen risiko pengadaan barang / jasa pemerintah. Pedoman ini bertujuan untuk membuat dan melindungi nilai organisasi pada aktifitas pengadaan barang/jasa, pedoman manajemen risi