Standar Operasional Prosedur (SOP) Permintaan User ID/Password Pengguna SPSE Kabupaten Kutai Barat

KABUPATEN KUTAI BARAT
SEKRETARIAT DAERAH

Standar Operasional Prosedur (SOP) Permintaan User ID/Password Pengguna SPSE
Kabupaten Kutai Barat

 

 

Dasar Hukum :

  1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah yang terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
  2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah.
  3. Peraturan kepala lembaga Kebijakan Barang/Jasa pemerintah Nomor 5 tahun 2012 tentang Unit Layanan Pengadaan
  4. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengunguman Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
  5. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Barang/Jasa Pemerintah
  6. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah Nomor 18 tahun 2012 tentang E-Tendering
  7. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 23 tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Operasional Sertifikasi keahlian Tingkat Dasar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
  8. Peraturan daerah Kabupaten Kutai barat nomor 7 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat kerja daerah,maka perlu ditetapkan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Barat.
  9. Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Barat Nomor 29 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan perwakilan Rakyat  Daerah Kabupaten Kutai Barat.
  10. Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 11 tahun 2017 Tentang Kode Etik Pengelola Pengadaan  Barang/Jasa Daerah.
  11. Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 16 tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Laporan Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.
  12. Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 25 Tahun 2017 Tentang Tugas Pokok,Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan Struktural di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten Kutai Barat.

Penjelasan Singkat :

Standar Operasional prosedur ini mengatur tentang prosedur dan langkah-langkah proses permintaan USER ID/Password pengguna SPSE


Tujuan :

Standar Operasional Prosedur ini bertujuan sebagai standar bagi Kepala LPSE untuk menerima permohonan dan memberikan USER ID dan Paswword  kepada Pengguna SPSE.

Peringatan :

  1. Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah          dibakukan dan ditetapkan.
  2. Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu maupun output dikatagorikan sebagai bentuk kegagalan yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelaksana.

Keterkaitan :

  1. SOP Pengangkatan Pejabat Pengadaan pada Perangkat Daerah (PD)
  2. SOP Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Perangkat Daerah (PD)
  3. SOP Pengangkatan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) pada Perangkat Daerah (PD)

Peralatan/Perlengkapan :

  1. Kepala ULP : mampu memfasilitasi proses permintaan user ID dan password SPSE bagi anggota Pokja ULP.
  2. LPSE : mampu memfasilitasi proses pemberian user ID dan password SPSE bagi anggota Pokja ULP.
  3. Pokja ULP : memahami dan mampu melaksanakan proses pengadaan barang/jasa sesuai prosedur pengadaan barang/jasa pemerintah.

Peralatan/Perlengkapan :

  1. Formulir permohonan pembuatan akun Pokja.
  2. SK penetapan/ pengangkatan anggota Pokja ULP.
  3. Surat penugasan Pokja ULP.
  4. User ID dan password.

Pencatatan dan Pendataan :

  1. Copy berkas-berkas terkait permintaan user ID dan password dicatat dan didata sebagai data elektronik dan manual dalam kearsipan Sekretariat Kepala ULP.
  2. Berkas-berkas yang terkait permintaan user ID dan password dicatat dan didata sebagai data eletronik dan manual dalam berkas kearsipan Pokja ULP.

Definisi :

  1. LKPP adalah lembaga pemerintah yang bertugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan Pengadaan Barang/Jasa;
  2. Bagian Pengadaan barang dan jasa adalah bagian dari Sekretariat daerah kabupaten yang bertanggung jawab dalam memproses layanan pengadaan barang dan jasa dilingkungan Pemerintah;
  3. PA atau pengguna Anggaran adalah Pejabat pemegang kewenangan Pengguna Anggaran Kementrian/lembaga/Perangkat Daerah atau pejabat yang disamakan pada institusi lain pengguna APBN/APBD;
  4. KPA atau Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang ditetapkan oleh pengguna Anggaran untuk menggunakan APBN atau ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk menggunakan APBD;
  5. PPK atau Pejabat Pembuat Komitmen adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang /jasa Pemerintah.

Download SOP :
(SOP) Permintaan User ID/Password Pengguna SPSE Kabupaten Kutai Barat