Arsip Bulan: December 2017

Penyerahan Surat Edaran Sosialisasi Penetapan dan Kaji Ulang RUP Pelaksanaan PBJP Tahun Anggaran 2018

    Penyerahan Surat Edaran Sosialisasi Penetapan dan Kaji Ulang RUP Pelaksanaan PBJP Tahun Anggaran 2018     Kepala BPBJ melayani konsultasi mengenai RUP SENDAWAR– Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Kabupaten Kutai Barat kembali melaksanakan sosialisasi penetapan dan kaji ulang Rencana Umum Pengadaan (RUP) untuk percepatan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah tahun 2018. Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Barat melalui Bagian Pe

Libur Nasional dan Cuti Bersama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat – 25 s.d 26 Desember 2017

25 Desember 2017 – Libur Nasional Dalam Rangka Hari raya Natal tahun 2017 26 Desember 2017 – Cuti Bersama Dalam Rangka Hari raya Natal tahun 2017 Kembali bekerja pada tanggal 27 Desember 2017        

Dokumentasi Rapat Evaluasi Kelompok Kerja ULP 20 Desember 2017

Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2017

SENDAWAR, Evaluasi Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kutai Barat dengan Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Pada Tanggal 20 Desember 2017. Bagian pengadaan barang dan jasa setdakab kutai barat melakukan evaluasi terhadap kinerja Tim Kelompok Kerja (POKJA) dan pendukung POKJA pengadaan barang dan jasa tahun 2017 dimulai dari kegiatan penerimaan usulan e-Tendering, kaji ulang perencanaan, pemilihan penyedia pengadaan barang dan jasa, hingga retrieval pada ma

Surat Edaran : Sosialisasi Penetapan dan Kaji Ulang Rencana Umum Pengadaan Guna Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2018

BUPATI KUTAI BARAT Sendawar, 13 Desember 2017 Yth,   Asisten/ Kepala Badan/ Dinas Bagian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat     SURAT EDARAN NOMOR : 027/4367/PBJ-TU.P/XII/2017 TENTANG SOSIALISASI PENETAPAN DAN KAJI ULANG RENCANA UMUM PENGADAAN GUNA PERCEPATAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG / JASA PEMERINTAH TAHUN ANGGARAAN 2018          Dalam rangka melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presi