Arsip Bulan: April 2018

Informasi Galat (Error) System

Sendawar, 23 April 2018 Kepada Yth.Kepala Unit Layanan Pengadaan di- Sendawar     Nomor          :  027/113/PBJ-LPSE/III/2018 Lampiran     :    – Perihal         :  Informasi Error System           Dengan Hormat,           Bersama ini kami informasikan bahwa pada hari Jumat tanggal 20 April 2018 sampai dengan hari ini Senin 23 April 2018 telah terjadi galat (Error) pada system pengadaan secara elektronik (LPSE) khusus

Dokumentasi Pelaksanaan Agenda Rapat Koordinasi Hearing dan Evaluasi Tim Pendukung Pokja ULP – Selasa 10 April 2018 Pukul 13:00

Dalam rangka evaluasi pelaksanaan tugas Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) yang melekat pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Barat, dipandang perlu untuk melaksanakan agenda evaluasi pekerjaan pemilihan penyedia yang dilaksanakan oleh Sub-Unit UKPBJ yaitu Unit Layanan Pengadaan (ULP). Rapat dipimpin oleh Kepala ULP yaitu Kepala Sub-Bagian Evaluasi dan Penyelesaian Sanggah Bpk Ami Paramban, S.T,M.Si dan Sekretaris ULP yaitu Kepala

Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati Pengadaan Barang dan Jasa Desa

Sendawar, pada hari Jumat tanggal  6 April pukul 10:30 hingga 11:45 telah dilaksanakan rapat pembahasan Rancangan Peraturan Bupati tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kampung (Ranperbup PBJK) di ruang Rapat Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung (DPMK),beberapa poin penting yang dibahas pada rapat awal ini adalah : Bahwa Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Kabupaten Kutai Barat menginisiasi Ranperbup PBJK ini untuk menjalankan amanat Peraturan Bupati Kutai Bara

Peningkatan Kualitas Layanan Pemilihan Elektronik melalui e-Lelang dan e-Seleksi Per-9 April 2019

Sendawar, dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah yang efektif menggantikan Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 dan seluruh perubahannya sejak diundangkan pada tanggal 22 Maret 2018 telah mengatur dengan tegas kelembagaan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (UKPBJ), dimana pada Pasal 75 ayat (2) UKPBJ memiliki fungsi : 1. Pengelolaan pengadaan barang/jasa 2. pengelolaan layanan pengadaan secara elektro

Laporan Pelaksanaan Tugas Tambahan Melekat Pengelolaan UKPBJ Dalam Proses Pemilihan Penyedia April 2018

Link Download : Laporan April 2018