Pedoman Teknis dan Ketentuan Lebih Lanjut Terkait Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah , Pada Pasal 91 telah menentukan keberadaan pengaturan lebih lanjut atas-hal-hal yang terkait dalam Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, Peraturan-Perundangan tersebut adalah sebagai berikut   :

A. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

  1. Pedoman Perencanaan Pengadaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah  (Pdf)
  2. Pedoman Swakelola (Pdf)
  3. Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia (Pdf)
  4. Pedoman Pelaksanaan Tender/Seleksi Internasional (Pdf)
  5. Katalog Elektronik (Pdf)
  6. Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Yang Dikecualikan Pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Pdf)
  7. Pengadaan Barang /Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat (Pdf)
  8. Unit Kerja Pengadaan Barang / Jasa (Pdf)
  9. Pelaku Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Pdf)
  10. Agen Pengadaan (Pdf)
  11. Sanksi Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Pdf)
  12. Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Pdf)
  13. Pengembangan Sistem dan Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa (Pdf) 

Sumber  : ()

 

B. Peraturan Menteri Keuangan

Sumber : ()

 

C. Peraturan Menteri Dalam Negeri

Sumber : ()

D. Peraturan Menteri Luar Negeri

E. Peraturan Menteri Riset dan Pendidikan Tinggi

Sumber ()

 

Link Lainnya :

  • Sistem Informasi Peraturan Pengadaan Barang/Jasa (Sipraja)  Link