PENJARINGAN PESERTA DISEMINASI DAN LOKAKARYA PEMBINAAN ORGANISASI PENGADAAN LINGKUNGAN KUTAI BARAT

PENGUMUMAN
Nomor  : 027 / 530 /PBJ/TU.P/II/2019

PENJARINGAN PESERTA DISEMINASI DAN LOKAKARYA PEMBINAAN ORGANISASI PENGADAAN LINGKUNGAN KUTAI BARAT

1.    DASAR HUKUM
a)        Kitab Undang-Undang Hukum Perdata/Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie (BW).
b)        Undang-Undang Nomor 5 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Acara Pidana;
c)        Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
d)    Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
e)        Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi beserta perubahannya;
f)        Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;
g)        Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
h)        Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
i)        Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-undangan;
j)    Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

2.    LATAR BELAKANG
Dalam komposisi anggaran secara nasional diperkirakan komponen pengadan barang/jasa pemerintah mencapai 40% dan dalam pelaksanaannya terdapat potensi permasalahan hukum. Permasalahan hukum yang timbul dalam pengadaan barang/jasa diketahui dapat berupa permasalahan hukum pidana, baik pidana korupsi maupun pidana biasa, persaingan usaha, perdata, dan tata usaha negara.
Menyadari hal ini, maka Bagian Pengadaan Barang/Jasa telah menyadari pentingnya penguatan SDM, dan merencanakan dan menganggarkan kegiatan Diseminasi Pembinaan Organisasi Pengadaan sejak jauh hari dengan tujuan untuk membantu mencegah, meminimalisir pelanggaran, membuat terang terkait rambu dan hal yang tidak boleh dilakukan, memberikan pengembangan kapasitas, dan pengayaan pengetahuan guna mendukung tugas Pelaku Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat kedepannya.
Dan sebagai bentuk konkrit upaya penguatan SDM tersebut maka dipandang perlu untuk melaksanakan pelatihan sumber daya manusia pengadaan barang/jasa untuk perangkat daerah oleh Bagian Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan dalam bentuk Kegiatan diseminasi dan lokakarya pembinaan organisasi pengadaan lingkungan Kutai Barat, dengan tema “ Menyusun Persiapan Pengadaan, Mengelola Kontrak Pengadaan, dan Mitigasi Risiko Pengadaan Barang dan Jasa” pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Barat yang dibawakan oleh narasumber yang berkompeten dan memiliki pengalaman profesional dengan latar belakang fasilitator dan pemberi keterangan ahli/saksi ahli, berlatar belakang keilmuan terkait hukum dan profesional dalam penegakan hukum.

3.    MAKSUD DAN TUJUAN
a.    Maksud
Maksud dilaksanakannya kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kapasitas pengelola pengadaan barang/jasa yang merupakan pelaku pengadaan barang/jasa lingkup pemerintah, dalam hal ini Pelaku Pengadaan Barang /Jasa berdasarkan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Nomor 15 tahun 2018 tentang Pelaku Pengadaan Barang / Jasa, sebagaimana tertuang dalam Pasal 3 yang pada pihak Pemerintah adalah PA, KPA, PPK, Pejabat Pengadaan, Pokja Pemilihan, PjPHP/PPHP, Penyelenggara Swakelola, dengan prioritas pada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat.
Peserta diharapkan dapat meningkatkan kemampuan dalam bidang keahlian teknis kontrak, melengkapi dengan pengetahuan hukum terkait, dan mensosialisasikan pihak yang dapat menjadi mitra kolaborasi.
b.    Tujuan
Tujuan dilaksanakan nya kegiatan ini adalah pengelola pengadaan barang/jasa, dalam hal ini pelaku pengadaan barang/jasa pemerintah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat dapat :
1)    Mengetahui aspek hukum yang berlaku
2)    Mengelola risiko,
3)    Menyusun rancangan kontrak, dan
4)    Melaksanakan pengendalian kontrak

4.    RINCIAN KEGIATAN
Hari    : Senin s.d Kamis, 11 s/d 14 Maret 2019
Pukul    : 07:30 WITA s.d selesai
Narasumber : 1. Widyaiswara, Instruktur, Fasilitator, dan Pemberi Keterangan Ahli/
Saksi Ahli bersertifikat LKPP dari Badan Pengembangan Sumber
Daya Manusia Provinsi Kalimantan Timur
2. Kepolisian Resor Kutai Barat
3. Kejaksanaan Negeri Kutai Barat
Tempat    : Gedung Pertemuan di Komplek Perkantoran Pemerintah
Kabupaten Kutai Barat (tentative dan akan dikomunikasikan lebih lanjut)

5.    KETENTUAN PESERTA
Adapun persyaratan untuk mengikuti kegiatan ini adalah sebagai berikut :
a.    Memiliki integritas dan komitmen yang tinggi dalam pemberantasan korupsi kolusi dan nepotisme, khususnya dalam pengadaan barang/jasa pemerintah;
b.    Diutamakan sedang bertugas dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat sebagai Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen;
c.    Bersedia mengikuti seluruh rangkaian kegiatan yang diperkirakan kurang lebih berdurasi 23 (dua puluh) tiga jam selama 4 (empat) hari kerja, tersebut diatas dengan sungguh-sungguh;
d.    Memiliki Sertifikat Tingkat Dasar Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang diterbitkan oleh LKPP.
e.    Keputusan atas pemilihan peserta oleh Panitia Pelaksana tidak dapat diganggu gugat.

6.    MEKANISME PENDAFTARAN
a.    Calon peserta wajib melakukan pendaftaran dengan mengumpulkan formulir terlampir ke Bagian Pengadaan barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kab. Kutai Barat .
b.    Kelengkapan yang perlu dilampirkan selain formulir adalah salinan Surat Keputusan penugasan sebagai PA, KPA, PPK, Pejabat Pengadaan, Pokja Pemilihan, PjPHP/PPHP, atau Penyelenggara Swakeloladi Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir.
c.    Registrasi calon peserta dilakukan sampai dengan tanggal Jumat 22 Februari 2019.
d.    Surat Penetapan peserta kegiatan akan diumumkan ke alamat email masing-masing dan melalui website Bagian pengadaan barang dan jasa bagianpbj.kutaibaratkab.go.id paling lambat tanggal .26 Februari 2019.

7.    KETENTUAN LAIN-LAIN
a.    Keikutsertaan peserta dalam kegiatan tidak dipungut biaya;
b.    Jumlah peserta terbatas sebanyak 40 (empat puluh) oramg;
c.    Bagian Pengadaan Barang dan Jasa memfasilitasi Fullday Meeting (konsumsi, pelatihan, dan sertifikat pelatihan). Adapun biaya yang mungkin timbul diluar hal tersebut (penginapan, transportasi, akomodasi, dan uang harian) bukan merupakan tanggungjawab Bagian Pengadaan Barang dan Jasa;
d.    Terlampir lembar konfirmasi peserta yang dapat diperbanyak sesuai kebutuhan;
e.    Untuk informasi lebih lanjut, silahkan menghubungi Eva Novianti, A.Md – 08115814201, Adrianus Florentino – 085247663166, atau Yuvensius Nggala – 081347471333.
Demikian disampaikan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

An.Sekretaris Daerah
Asisten Pembangunan,
Ekonomi dan SDA

ttd cap stempel

Ayonius, S.Pd,.M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 19660215 199501 1 0021

Unduh Dokumen dan Formulir Pendaftaran : PengumumanPenjaringanPesertaLokakarya