Pedoman Teknis dan Ketentuan Lebih Lanjut Terkait Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah , Pada Pasal 91 telah menentukan keberadaan pengaturan lebih lanjut atas-hal-hal yang terkait dalam Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, Peraturan-Perundangan tersebut beserta peraturan terkait yang diterbitkan setelah dan/atau sesudah dan masih berlaku adalah sebagai berikut   :

A. Undang-Undang

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Pdf)

2. Undang-Undang Keuangan Negara (Pdf)

3. Undang-Undang Perbendaharaan Negara (Pdf)

4. Undang-Undang Administrasi Pemerintahan (Pdf)

B.Peraturan Pemerintah

  1. Pengelolaan Keuangan Daerah (Pdf)

C. Peraturan Presiden

     1. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Pdf)

D. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

  1. Whistleblowing System Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Pdf)
  2. Katalog Elektronik dan e-purchasing (Pdf)
  3. Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa (Pdf)
  4. Pedoman Perencanaan Pengadaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah  (Pdf)
  5. Pedoman Swakelola (Pdf)
  6. Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia (Pdf)
  7. Pedoman Pelaksanaan Tender/Seleksi Internasional (Pdf)
  8. Katalog Elektronik (Pdf)
  9. Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Yang Dikecualikan Pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Pdf)
  10. Pengadaan Barang /Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat (Pdf)
  11. Unit Kerja Pengadaan Barang / Jasa (Pdf)
  12. Pelaku Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Pdf)
  13. Agen Pengadaan (Pdf)
  14. Sanksi Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Pdf)
  15. Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Pdf)
  16. Pengembangan Sistem dan Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa (Pdf) 
  17. Tata Cara Pengadaan Badan Usaha Pelaksana Penyediaan Infrastruktur Melalui Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Atas Prakarsa Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah (Pdf)

Sumber  : (https://jdih.lkpp.go.id/)

E. Peraturan Menteri Keuangan

Sumber : ()

F. Peraturan Menteri Dalam Negeri

1. Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten / Kota (Pdf)

Sumber : (https://www.kemendagri.go.id)

G. Peraturan Menteri Luar Negeri

H. Peraturan Menteri Riset dan Pendidikan Tinggi

I. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Sumber ()

Link Lainnya :

  • Sistem Informasi Peraturan Pengadaan Barang/Jasa (Sipraja)  Link