Arsip Bulan: July 2019

Berita Gangguan Layanan SPSE

Bagian Pengadaan Barang / Jasa Sebagai Narasumber Titik Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa dan Relevansinya dalam Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah

Bidang Aset pada Badan Keuangan dan Aset Daerah melaksanakan Kegiatan Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah sebagai kegiatan lanjutan dari rangkaian kegiatan dalam rangka Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, dan dalam kegiatan tersebut telah dimohon untuk hadir sebagai narasumber Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah, Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah,

Rapat Evaluasi Pelaksanaan Tender / Seleksi pada LPSE Kab. Kutai Barat

Pada tanggal 19 Juli 2019 di ruang Diklat Lantai III Sekretariat Daerah Kab. Kutai Barat dilaksanakan rapat evaluasi pelaksanaan tender/seleksi pada LPSE Kab. Kutai Barat dipimpin oleh Bupati Kutai Barat FX. Yapan, S.H. Turut hadir bersama pimpinan rapat Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Asisten I, Asisten II, dan Asisten III, dan bertugas sebagai moderator Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah. Anggota rapat adalah Inspektur dan seluruh Kepala Dinas/Kepal

Peraturan Daerah Kab. Kutai Barat tentang Bangunan Gedung dan Peraturan Bupati Kab. Kutai Barat tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung

Peraturan Daerah kab. Kutai Barat Nomor 11 tahun 2019 tentang Bangunan Gedung Perda Nomor 11 Tahun 2019 ttg Bangunan Gedung Peraturan Bupati Kab. Kutai Barat nomor 17 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung 1. PERBUP BG 19 2. LAMPIRAN PERBUP BG19 3. LAMPIRAN PERBUP BG19.2 4. LAMPIRAN PERBUP BG19.3 5. LAMPIRAN PERBUP BG19.4 6. LAMPIRAN PERBUP BG19.5 7. LAMPIRAN PERBUP BG19.6 8. LAMPIRAN PERBUP BG19.7 9. LAMPIRAN PERBUP BG19.8 10. LAMPIRAN PERBUP BG19.9 11. LAMPIRAN

SOP Kelangsungan Layanan SPSE Dampak Kegagalan Upload Penawaran Oleh Pelaku Usaha Karena Kegagalan Sistem

Apabila terdapat kegagalan Sistem yang diterbitkan secara resmi oleh Pejabat Berwenang pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, maka setelah terdapat pernyataan tertulis dalam menghadapi kondisi kegagalan sistem dan terdapat tender/seleksi yang tetap perlu dilaksanakan agar proses pembangunan tetap berjalan, maka setelah terdapat pernyataan yang menyatakan tender/seleksi yang dijalankan selama masa kegagalan sistem akan berlaku SOP sebagai terlampir. SOP melalui postingan ini t