Arsip Bulan: October 2019

Tahapan Penjaringan Pegawai Negeri Sipil Dalam Mengikuti Kegiatan Seleksi Rekrutmen Mutasi PNS di Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

Tahapan Penjaringan Pegawai Negeri Sipil Dalam Mengikuti Kegiatan Seleksi Rekrutmen Mutasi PNS di Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, undangan penjaringan terlampir dan dapat di unduh melalui tautan : Tahapan Penjaringan Pegawai Negeri Sipil Dalam Mengikuti Kegiatan Seleksi Rekrutmen Mutasi PNS di Bagian Pengadaan Barang dan Jasa.pdf Surat Pengumuman : 7. Undangan Penjaringan Mutasi PNS Bagian PBJP

Laporan Pelaksanaan Rapat Koordinasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Lingkungan Pemerintah Kab. Kutai Barat 2020

Sendawar, 18 Oktober 2019 Sebagaimana telah diumumkan sebelumnya melalui surat edaran secara fisik maupun secara daring melalui tautanPengumuman Pelaksanaan Rapat Koordinasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Lingkungan Pemerintah Kab. Kutai Barat Bagian Pengadaan Barang dan Jasa selaku Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Pemerintah Kab. Kutai Barat telah selesai melaksanakan kegiatan dengan tema Peningkatan Kualitas dan Upaya Pemenuhan  Nilai Manfaat Yang Sebesar-B

Berita Gangguan Layanan SPSE

17 Oktober 2019 Nomor : 555.3/296/PBJ/X/2019 Yang bertandatangan dibawah ini : Nama    : Sebastianus Hartantyo,S.Kom Jabatan : Admin PPE Menyatakan bahwa hari ini Kamis, tanggal 17 Oktober 2019 telah terjadi gangguan pada SPSE yang menyebabkan pelaku usaha tidak dapat masuk ke dalam sistem. Gangguan saat ini sedang ditangani oleh tim IT LPSE dengan berkoordinasi dengan tim ITO LKPP. untuk itu kami rekomendasikan untuk menunda atau menanmbah waktu pendaftaran/upload ke da

Pelaksanaan Lokakarya Ahli Kontrak Level 1 – tentang Tata Cara Penyusunan Rancangan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pemerintah Kab. Kutai Barat Angkatan II

Sendawar, 20 September 2019 ; Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah selaku Unit Kerja Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah (UKPBJ) melalui Sub-Bagian Perencanaan dan Pembinaan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa ex-officio Unit Fungsi Pembinaan dan Advokasi melaksanakan kegiatan Ahli Kontrak Level 1 angkatan II sebagaimana telah diumumkan melalui Penjaringan Peserta Lokakarya Ahli Kontrak Level 1 – tentang Tata Cara Penyusunan Rancangan Kontrak Pengadaan Barang/Jas

Sengketa Kontrak berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Artikel)

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah terjemahan dari Burgerlijk Wetboek dari pemerintahan zaman Belanda, KUHPer berlaku berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa: “Segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini.”, terlepas dari kondisi kekinian saat ini yang berbeda dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang telah diundangkan dan dinyatakan