TINGKATKAN SINERGITAS APIP DALAM PENGELOLAAN PBJ PEMERINTAH
bagianpbj.kutaibaratkab.go.id UKPBJ kabupaten kutai barat sebagai Centre of Excellent berupaya menjawab permasalahan yang masih sering terjadi di lingkungan Pemerintah Kutai […]
PEMBUKAAN BIMTEK LEVEL PROAKTIF OLEH LKPP
bagianpbj.kutibaratkab.go.id Sesuai dengan Surat Undangan yang ditujukan kepada Kepala UKPBJ (UKPBJ Kubar termasuk dalam daftar lampiran Undangan) pada tanggal 20 April […]
PERSIAPAN PERSONIL MENGIKUTI BIMTEK MATURITAS UKPBJ
bagianpbj.kutaibaratkab.go.id Pada tahun 2021 ini UKPBJ Kubar menargetkan maturitas (level kematangan) pada level III dimana saat ini berada pada level II. […]
PERLU DI INGAT TERUNTUK PARA PPK
“Mulai tahun anggaran 2021, PPK wajib menandatangani E-Kontrak maksimal 30 hari kalender setelah penanda tanganan kontrak berakhir” Apabila data E- […]
Pembukaan Rakor PBJ 2021
bagianpbj.kutaibaratkab.gov.id “Pengadaan barang dan jasa pemerintah memiliki peran penting dan strategis dalam mensukseskan pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan dalam skala nasional […]
RAKOR PBJ 2021
bagianpbj.kutaibaratkab.gov.id Rapat koordinasi UKPBJ kubar akan dilaksanakan secara Daring (tatap muka) dan secara online yang direncakan akan dibuka secara resmi […]
SURAT EDARAN SEKERTARIS DAERAH TENTANG PELAKU PENGADAAN YANG DAPAT DITETAPKAN DALAM PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT
Baca Selengkapnya : Surat Edaran Sekretaris Daerah tentang Pelaku Pengadaan Yang Dapat Ditetapkan Dalam Perangkat Daerah Di Lingkungan
Rapat Koordinasi UKPBJ Kab. Kutai Barat
Baca Selengkapnya : Edaran Rakor Pengadaan Barang Jasa Kab. Kutai Barat Link Zoom Hari Pertama 15 Maret 2021 https://zoom.us/j/96341237250?pwd=aGVrb3ZZbjJKUy9VaS9ZemFiTm85UT09 Passcode: […]
Berita Acara Gangguan Layanan SPSE
Dengan ini melaporkan bahwa pada hari Rabu, 03 Maret 2021, Telah terjadi gangguan pada aplikasi SPSE. Gangguan ini disebabkan oleh […]
Pentingnya Kompetensi Okupasi PPK
bagianpbj.kutaibaratkab.gov.id Peningkatan kompetensi SDM pelaku pengadaan barang dan jasa dengan mendayagunakan Perangkat Daerah terkait sangat diperlukan sebagai tindak lanjut atas […]