Kategori: Regulasi Dan Dokumen

Sengketa Kontrak berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Artikel)

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah terjemahan dari Burgerlijk Wetboek dari pemerintahan zaman Belanda, KUHPer berlaku berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa: “Segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini.”, terlepas dari kondisi kekinian saat ini yang berbeda dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang telah diundangkan dan dinyatakan

Laporan Monitoring Pengadaan Barang / Jasa Periode 01 Oktober 2019 Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2019

Terlampir dokumen pelaksanaan fasilitatif tim UKPBJ dalam rangka pemilihan penyedia melalui Kelompok Kerja UKPBJ (Pokmil UKPBJ) melalui SPSE pada LPSE Kab. Kutai Barat untuk dapat diketahui bagi pihak berkepentingan LAPORAN MONITORING PBJ PER 1 OKT 2019

Laporan Monitoring Pengadaan Barang / Jasa Periode 03 September2019 Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2019

Terlampir dokumen untuk dapat diketahui bagi pihak berkepentingan LAPORAN MONITORING PBJ PER 3 SEPT 2019

Instruksi Bupati Kutai Barat : Tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat Tahun Anggaran 2020

Laporan Monitoring Pengadaan Barang / Jasa Periode 02 Agustus 2019 Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2019

Terlampir dokumen untuk dapat diketahui bagi pihak berkepentingan   Laporan Monitoring PBJ per Agustus 2019