Profile PPID Pembantu

         Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disingkat PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab dalam pengumpulan, pendokumentasian, penyimpanan, pemeliharaan, penyediaan, distribusi, dan pelayanan informasi dan dokumentasi di Lingkungan Kementrian dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, yang terdiri dari PPID Utama dan PPID Pembantu. PPID pembantu di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas, Badan, Kecamatan, dan/atau Pejabat Fungsional.

Akses informasi dan dokumentasi publik sebagai berikut :
  1. Informasi dan dokumentasi publik Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi dan Dokumentasi Publik kecuali informasi dan dokumentasi yang dikecualikan bersifat ketat, terbatas dan rahasia;
  2. Informasi dan dokumentasi publik di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah dapat diperoleh dari pemohon informasi dan Dokumentasi Publik dengan cepat, tepat waktu, dan diakses dengan mudah;
  3. Informasi dan dokumentasi publik yang dikecualikan sesuai dengan kapatutan, kepentingan umum, dan/atau peraturan perundang-undangan;
  4. Informasi dan dokumentasi publik yang dikecualikan didasarakan pada pengujian atas konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi dan dokumentasi diberikan kepada masyarakat dengan pertimbangan yang seksama bahwa menutup informasi dan dokumentasi publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.

Tugas PPID Pembantu adalah sebagai berikut :
  1. Membantu PPID Utama melaksanakan tanggung jawab, tugas dan kewenangannya;
  2. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan;
  3. Melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
  4. Menjamin ketersedian dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima;
  5. Mengumpulkan, mengolah dan mengompilasi bahan dan data lingkup komponen di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri/Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah masing-masing menjadi bahan informasi publik;
  6. Menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama secara berkala dan sesuai kebutuhan.