Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah , Pada Pasal 91 telah menentukan keberadaan pengaturan lebih lanjut atas-hal-hal yang terkait dalam Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, Peraturan-Perundangan tersebut adalah sebagai berikut :
A. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
- Pedoman Perencanaan Pengadaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Pdf)
- Pedoman Swakelola (Pdf)
- Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia (Pdf)
- Pedoman Pelaksanaan Tender/Seleksi Internasional (Pdf)
- Katalog Elektronik (Pdf)
- Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Yang Dikecualikan Pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Pdf)
- Pengadaan Barang /Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat (Pdf)
- Unit Kerja Pengadaan Barang / Jasa (Pdf)
- Pelaku Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Pdf)
- Agen Pengadaan (Pdf)
- Sanksi Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Pdf)
- Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Pdf)
- Pengembangan Sistem dan Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa (Pdf)
Sumber : ()
B. Peraturan Menteri Keuangan
Sumber : ()
C. Peraturan Menteri Dalam Negeri
Sumber : ()
D. Peraturan Menteri Luar Negeri
E. Peraturan Menteri Riset dan Pendidikan Tinggi
Sumber ()
Link Lainnya :
- Sistem Informasi Peraturan Pengadaan Barang/Jasa (Sipraja) Link