Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pengadaan dan kontrak yangefektif, efisien, dan akuntabel, Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, Bagian Pengadaan Barang dan Jasa selaku Unit Kerja Pengadaan Barang / Jasa sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 angka 13 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Nomor 14 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah senantiasa mengedepankan kolaborasi, proaktif, melakukan perbaikan berkelanjutan dalam upaya mendorong penciptaan nilai tambah dan manfaat dalam kegiatan pengadaan barang/jasa di Indonesia khususnya di Kab. Kutai Barat melalui surat ini menyampaikan beberapa hal sebagai berikut :
- Bahwa Kabupaten Kutai Barat memiliki alokasi perencanaan pengadaan barang melalui e-Purchasing dengan nilai yang relatif besar sebagaimana telah diumumkan dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan, yaitu pada tahun 2018 sebesar Rp56.206.538.940 (lima puluh enam milyar dua ratus enam juta lima ratus tiga puluh delapan ribu Sembilan ratus empat puluh rupiah) lalu kemudian meningkat pada tahun 2019 sebesar Rp62.484.665.398 (enam puluh dua milyar empat ratus delapan puluh empat juta enam ratus enam puluh lima ribu tiga ratus Sembilan puluh delapan rupiah).
- Pengadaan melalui metode pemilihan penyedia pengadaan barang dengan E-Purchasing memiliki hirarki prioritas paling awal yang dapat dipilih berdasarkan Pasal 38 ayat (1) huruf a Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, sehingga keberadaannya merupakan pilihan paling awal bagi para pelaku pengadaan pada perangkat daerah sebelum menggunakan metode-metode lainnya untuk pengadaan barang (Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, Tender Cepat, dan Tender), sehingga upaya sosialisasi, diseminasi, dan sounding penyedia katalog perlu diintensifkan kepada para pelaku pengadaan di perangkat daerah guna mendukung pengadaan barang yang dapat memberikan penciptaan nilai tambah dan manfaat yang mendukung kinerja.
- …….
Dokumen Lengkap dapat diunduh : Disini