bagianpbj.kutaibaratkab.go.id; “SDM Pelaksana PBJ harus memahami konsep dan regulasi PBJ (pengadaan barang dan jasa)  sebagai acuan dasar dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah” tegas Bupati Kubar FX Yapan dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan oleh Kepala Bagian PBJ Setdakab Kutai Barat Leonard Yudiarto dalam acara pembukaan Pelatihan PBJ tingkat dasar di Hotel Sidodadi (7/12).

“Terlebih setelah lulus pun masih ada empat belas unit kompetensi yang harus dipenuhi (PPK) hingga akhir tahun 2023 dan tambahan keahlian untuk dapat mengoperasikan SPSE (sistem pengadaan secara elektronik), dan kegiatan ini menjadi agenda ini menjadi salah satu alat untuk mengevaluasi sejauh mana pemahaman pelaku pengadaan (ASN) tentang PBJ  di kabupaten kutai barat ini” tambah bupati.

Bagian Setdakab Kutai Barat terus berupaya untuk pemenuhan kompetensi pelaku pengadaan diantaranya bekerja sama dengan LPP Andalas institute dengan mendorong setiap OPD untuk mengikut sertakan para pelaku pengadaan (ASN) untuk menjadi peserta sertifikasi PBJ tingkat dasar.

LPP Andalas Institute yang memiliki Akreditasi B ini pada bulan November lalu di hotel sidodadi ini telah melakukan kegiatan yang serupa dan peserta yang lulus ujian sertifikasi PBJ tingkat dasar sebanyak 14 orang peserta, dan Kepala LPP Andalas Institute dalam sambutan visualnya (recording) mengharapakan dengan sinergitas Pemkab Kubar (Bagian PBJ) target pemenuhan kompetensi pelaku PBJ tingkat dasar dapat tercapai dan di gelombang yang kedua dimulai hari ini dapat lebih banyak lagi peserta yang lulus ujian sertifikasi PBJ tingkat dasar di lingkungan Pemkab Kubar.

Bedasarkan data yang dihimpun terdata 262 orang ASN yang memiliki sertifikat PBJ tingkat dasar yang tersebar di setiap OPD dan pada tahun 2020 ini sebanyak 57 orang PPK dari beberapa OPD yang menggunakan layanan SPSE dalam proses pemilihan melalui Tender Cepat, Tender dan Seleksi (data BPBJ per desember 2020).